Adat sebagai Siasat Perjuangan

Restu Achmaliadi dan Noer Fauzi Rachman

Versi awal naskah ini pernah dimuat di di dalam Jurnal Wacana edisi 28 Tahun 2012, halaman 207-216

Judul                 : Kopi, Adat, dan Modal: Teritorialisasi dan Identitas Adatdi Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah.

Judul Asli         : Cofee, Custom, and Capital: Territorialization and Adat Identity in Central Sulawesi’s Lore Lindu National Park

Penulis             : Claudia Francesca D’Andrea,

Penerjemah    : Budi Prawitasari

Penyunting      : Noer Fauzi Rachman

Penerbit          : Tanah Air Beta, Yogyakarta

Tahun Terbit   : 2003

Tebal                : 270 halaman + xxxvi

Perjuangan orang Katu untuk mendapatkan kembali hak-haknya atas tanah pasca reformasi 1998 sangatlah terkenal di kalangan para aktivis gerakan agraria, lingkungan hidup, dan peneliti.  Perjuangan orang Katu untuk bisa tetap tinggal dan hidup di tanah adatnya menjadi inspirasi berbagai pihak yang memperjuangkan hak-hak agraria rakyat dan gerakan lingkungan hidup yang menghargai tata cara tradisional dalam memanfaatkan sumber daya alam. Surat Pernyataan Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL) No. 35/VI-BTNLL.1/1999 pada garis besarnya mengakui hak adat orang Katu. Pihak Taman Nasional memperbolehkan orang Katu tinggal pada areal seluas 1.178 hektar dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kawasan konservasi seluas 229.000 hektar itu.

Salah satu buku yang membahas perjuangan orang Katu adalah  Kopi, Adat, dan Modal: Teritorialisasi dan Identitas Adatdi Taman Nasional Lore Lindu Sulawesi Tengah, yang berasal dari disertasi  Claudia Francesca D’Andrea, seorang sarjana ekologi politik dari University of California, Berkeley (AS). Buku ini secara umum menceritakan tentang dinamika pengakuan keberadaan orang Katu dalam BTNLL, serta hubungannya dengan berbagai wacana nasional-internasional tentang identitas adat, konservasi modern, dan teritorialisasi. Secara umum buku ini sangat menarik, khususnya untuk para aktivis agraria Indonesia; lebih-lebih yang bekerja di Sulawesi Tengah perlu membacanya dengan seksama. Dalam resensi  ini kami hanya menyoroti dan memberikan penekanan pada butir-butir tertentu dalam buku ini yang kami anggap sangat menarik, termasuk  memberi makna yang lebih luas terhadap butir-butir dimaksud.

Momentum Reformasi dan Euforia Masyarakat Adat

Buku ini mengulas tentang bagaimana momentum Reformasi 1998 sebagai momentum yang mendukung menguatnya isu masyarakat adat di ranah publik Indonesia.  Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) bisa terselenggara dengan gegap gempita pada Maret 1999 merupakan buah momentum reformasi.  Keberanian Kepala BTNLL  Ir Banjar Yulianto Laban, MM,  mengeluarkan Surat Pernyataan No. 35/VI-BTNLL.1/1999 tentang pengakuan keberadaan orang Katu di dalam BTNLL juga merupakan buah dari momentum reformasi dan menguatnya wacara masyarakat adat di kancah nasional.

Akan tetapi terminologi masyarakat adat, bagaimanapun, merupakan terminologi yang masih terus diperdebatkan oleh para ahli, khususnya para ahli antropologi.  Di satu pihak ada ahli yang melihat berbagai keterbatasan apabila menggunakan terminologi masyarakat adat digunakan untuk mendukung perjuangan para petani marjinal.  Ada juga ahli yang tetap melihat ketidakcocokan terminologi masyarakat adat untuk konteks Indonesia.  Selain itu cukup banyak pihak yang mempercayai, khususnya para aktivis pendukungnya, bahwa masyarakat adat yang penuh kearifan merupakan kunci keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan, yang selama ini menjadi gantungan hidupnya.

Kutipan pendapat E.P. Thompson (1993) tentang adat, dalam pembuka Bab 2 buku ini, sangatlah menarik:

“Memang, sebagian ’adat’ adalah penemuan baru, dan benar-benar merupakan klaim atas ’hak’ yang baru... adat merupakan retorika legitimasi bagi hampir semua pengguna, praktik, atau hak yang dituntut. Karenanya, adat yang tidak terkodifikasi –atau bahkan yang terkodifikasi—senantiasa tidak pasti... Sebab itu, jauh dari kepastian yang tersirat pada kata ”tradisi”, adat merupakan kancah perubahan dan pertarungan, sebuah arena dimana masing-masing kepentingan yang berseteru membuat klaim-klaim yang berbenturan.” 

Jadi, adat adalah bukan sesuatu yang beku, stereotype dan pasti, akan tetapi selalu penuh dengan klaim-klaim baru yang berbenturan. Dia adalah suatu bentuk retorika legitimasi, yakni retorika dari kaum yang tertindas dalam perjuangan agraria mereka!

Buku ini dengan rinci dan baik sekali menggambarkan bagaimana orang Katu secara strategis memanfaatkan isu “masyarakat adat” untuk mendukung perjuangan mendapatkan pengakuan kembali hak-haknya atas tanah.  Apa yang dilakukan orang Katu dalam memberi makna kata “masyarakat adat” ternyata sangat berbeda dengan berbagai terminologi masyarakat adat, atau berbeda dengan makna masyarakat adat yang selama ini dengan klise dipahami oleh publik, yakni berupa tata nilai feodal, atau kental dengan kekunoan, atau keterbelakangan; bahkan juga berbeda dengan pemahaman para ahli antropologi, atau bahkan berbeda dengan idealitas masyarakat adat yang sering diimpikan oleh para aktivis.

Bagi para petani seperti orang Katu, istilah masyarakat adat telah diisi dengan makna baru serta kebanggaan dan kepentingan simbolik baru. Meskipun ada upaya kuat negara untuk mendepolitisasi dan melebih-lebihkan makna adat, proses-proses baru ini membantu para petani Katu menangkap dan menghidupkan istilah ini dalam cara-cara baru.   Para petani Katu memanfaatkan identitas masyarakat adat untuk memperjuangkan haknya atas tanah, baik haknya sebagai masyarakat adat yang merupakan bagian dari warganegara Indonesia maupun secara aktif menandingi paham konservasi modern yang akan menghilangkan hak-hak dasar orang Katu atas tanah adatnya.

Pertarungan Wacana dan Teritorialisasi

Teritorialisasi umumnya didefinisikan sebagai proses dimana negara modern mendefinisikan dan menerapkan otoritas, tidak hanya atas perbatasan nasional, melainkan juga atas orang dan sumber daya di dalam wilayah nasional (Vandergeest dan Peluso 1995).  Pertarungan wacana dan proses teritorialisasi selalu berlangsung pada suatu bentang alam di mana berbagai kepentingan hadir dan menghadirkan diri untuk selalu bertarung.

Katu, sebuah desa kecil di Sulawesi Tengah, bisa menjadi cermin pertarungan wacana dan praktik teritorialisasi yang terus berlangsung.  Pertengahan abad XIX  misionaris Kristen mulai memasuki pegunungan tengah Sulawesi.  Pemerintah kolonial Belanda, memang mengkonstruksikan “penakhlukan” daerah pegunungan Sulawesi dengan pengerahan tenaga-tenaga misionaris; dan tidak menggunakan kekuatan militer sebagaimana di Jawa atau Sumatera.  Para misionaris inilah yang mulai mengkonstruksikan pencatatan dan penggolongan penduduk berdasarkan bahasa dan etnisitas.  Sementara itu daerah pesisir Sulawesi tetap dibiarkan di bawah pengaruh Islam, sebagaimana telah berlangsung sebelumnya.

Sementara itu wacana tentang adanya hukum adat yang berlaku di Nusantara didengungkan oleh Van Vollenhoven dan para pendukungnya.  Van Vollenhoven menggolong-golongkan Nusantara menjadi berbagai kelompok hukum adat.  Konsekuensinya adalah bahwa suatu wilayah hukum adat dibayangkan sebagai suatu wilayah yang homogen dimana suatu hukum adat bisa berlaku dengan ideal.  Wacana pro dan kontra terhadap hukum adat terus berlangsung.  Berbagai penelitian yang lebih rinci tentang etnisitas dan bahasa juga terus berlangsung di Nusantara.  Wacana ini turut menjadi bagian teritorialisasi ruang dengan berbagai makna dan akibat yang nyata di lapangan.

Pemerintah kolonial Belanda, secara formal, memasuki pegunungan tengah Sulawesi sekitar permulaan abad XX.  Beberapa langkah teritorialisasi pemerintah kolonial ini antara lain memindahkan berbagai kelompok penduduk ke tempat-tempat yang lebih mudah dikontrol dimana orang Katu juga menjadi korban relokasi awal kebijakan kolonial ini, semisal menarik pajak untuk komoditi tertentu, memetakan hutan damar yang menjadi sumber pajak kolonial.

Proses teritorialisasi versi negara ini, awalnya oleh pemerintah kolonial Belanda seperti terpapar di atas,  terus berlangsung setelah Kemerdekaan (1945).  Wilayah tengah Sulawesi, termasuk Katu di dalamnya, dikelompokan menjadi berbagai tipe kawasan hutan negara, tanpa mempedulikan keberadaan manusia dan pemukiman yang ada di dalamnya.  Kelompok-kelompok pemukiman diadministrasikan menjadi bentuk-bentuk desa, tanpa mempedulikan kelembagaan lokal yang telah ada dan berkembang  dalam masyarakat.  Masih banyak lagi jenis tindakan-tindakan teritorialisasi yang pada intinya adalah kontrol negara terhadap penduduk dan sumber daya.

Sejak diresmikannya Taman Nasional Yellow Stone (1873) di Amerika Serikat, ilmu konservasi modern terus berkembang.  Secara umum tujuan dari konservasi adalah menyediakan suatu bentang alam tertentu yang digunakan untuk melestarikan hewan-hewan dan atau aneka tumbuhan dan atau ekosistem yang rentan dan dianggap akan punah.  Paham konservasi, sangat jelas, tidak menyertakan manusia di dalamnya.  Sulawesi bagian tengah, khususnya Katu, tidak lepas dari pengaruh paham konservasi modern, baik nasional maupun internasional.  Penetapan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) pada 1993 tidak lepas dari pengaruh kuat konsep dan terapan ilmu konservasi modern.  Pengukuhan TNLL, yang diikuti oleh rencana program relokasi Orang Katu dengan menggunakan dana Asia Development Bank (ADB) pada hakikatnya merupakan kerjasama antara negara dan agen-agen konservasi internasional. 

Paham dan konsep konservasi modern merupakan bentuk teritorialisasi tersendiri, yang harus diakui, memerlukan suatu teritori “yang dianggap kosong” untuk keutamaan kepentingan kelestarian hewan dan atau tumbuhan tertentu; dan menomorduakan kepentingan kelompok manusia, kalaupun  ada, dalam suatu rencana teritori konservasi.  Cukup banyak kelompok-kelompok manusia, termasuk di Indonesia, yang menjadi “korban” paham dan konsep teritorialisasi konservasi modern.  Peta sebagai produk teritorialisasi paham konservasi modern memiliki akibat-akibat nyata di lapangan.

Persepsi Orang Katu

Bagaimana orang Katu menghadapi aneka konsep dan praktik teritorialisasi yang menimpa wilayah hidupnya ?  Ternyata orang Katu bukan kelompok masyarakat yang pasif dan menerima begitu saja ragam efek teritorialisasi yang terjadi di wilayah hidupnya.  Orang Katu aktif melawan dan memberikan argumen logis terhadap aneka teritorialisasi ini, khususnya aplikasi teritorialisasi negara dan konservasi modern. 

Orang Katu, kemudian membuat teritorialisasi dan klaim atas wilayah hidupnya.  Dengan memanfaatkan momentum merebaknya tuntutan masyarakat adat pasca reformasi, orang Katu mengidentifikasikan diri sebagai masyarakat adat dan berusaha mengkonstruksikan kembali gambaran klaim wilayah hidupnya; meskipun di internal orang Katu tidak sehomogen apa yang dibayangkan oleh para aktivis dan peneliti antropologi.  Dibantu oleh para aktivis agraria, Orang Katu menggambarkan peta teritorialisasi wilayah hidupnya dan menjadikannya sumber klaim.  Peta ini dilengkapi dengan dokumentasi konstruksi sejarah orang Katu dan dokumentasi tata cara pemanfaatan sum berdaya alam versi orang Katu.

Jadi, orang Katu membuat teritorialisasinya sendiri; meng-counter teritorialisasi versi lain, baik versi negara maupun agen-agen konservasi internasional, yang dikenakan pada wilayah hidupnya.  Teritorialisasi versi orang Katu inilah yang digunakan sebagai argumen untuk menolak rencana relokasi pemukiman orang Katu yang akan dibiayai oleh ADB, yang sejatinya merupakan kompromi teritorialisasi versi negara dan versi agen konservasi internasional.  Orang Katu, sendiri, aktif mendebat dan menolak rencana pemerintah dan ADB ini.

Keaktifan orang Katu berargumen dan menolak relokasi yang “dikawal” negara dan agen-agen konservasi internasional bukan hanya merupakan wacana lokal dan berimplikasi di wilayah Katu saja.  Gaung dari argumentasi orang Katu ini turut mewarnai wacana nasional, bahkan internasional, tentang konservasi, masyarakat adat, dan argumen teritorialisasi “baru” ala masyarakat adat.  Apa yang dilakukan oleh orang Katu menjadi inspirasi baru banyak pihak dalam berhubungan dengan kawasan konservasi, baik yang menentang maupun yang berkompromi dengan paham konservasi modern.

Orang Katu sudah sejak lama digolongkan sebagai masyarakat yang marjinal, lokasi hidupnya terpencil, kampungnya dianggap tanah negara, oleh tetangga-tetangga kampungnya dianggap terbelakang, hingga beberapa kali dipaksa relokasi.  Akan tetapi apa yang dilakukan oleh orang Katu sama sekali berbeda dengan berbagai stereotype tentang kelompok masyarakat marjinal: lemah, rentan terhadap ancaman pihak lain, perlu “ditolong”, harus diberdayakan, dan seterusnya.  Orang Katu ternyata mampu membuat teritorialisasi alternatif tersendiri, menandingi berbagai narasi teritorialisasi yang lain.  Orang Katu mampu berargumen dengan apik melawan pihak-pihak yang meremehkan teritorialisasi alternatif itu.  Orang Katu, dengan dukungan sedikit, mampu melawan dan menggagalkan program relokasi paksa atas Desa Katu, yang sejatinya merupakan dominasi teritorialisasi negara dan paham konservasi modern.

Apa yang dilakukan oleh orang Katu, berargumen mempertahankan hak-haknya atas tanah, merupakan proses advokasi yang sangat kuat.  Proses dokumentasi yang kuat dan detail (peta partisipatori, dokumentasi sejarah, dokumentasi pemanfaatan sumber daya, dokumentasi inventory sumber daya) dijadikan alas untuk proses advokasi.  Kasus Katu membuktikan bahwa dokumentasi yang kuat merupakan alat yang ampuh dalam melakukan proses advokasi.  Kasus Katu juga merupakan contoh proses advokasi kuat yang menunjukkan sinergi, baik antara para pendukung dan Orang Katu sendiri.Kasus Katu juga menunjukkan bahwa advokasi yang kuat memerlukan keaktifan dari kelompok masyarakat sendiri.  Advokasi bukan hanya sekedar blaming kasus yang dilakukan para aktivis, yang seringkali cuma sibuk tanpa focus yang jelas.  Advokasi yang serius memerlukan keaktifan dan peran utama kelompok masyarakat sendiri, sementara para aktivis hanya sekedar mendukung.

Revitalisasi dan Adaptasi Nilai-nilai Adat

Telah dipaparkan di atas bahwa orang Katu memanfaatkan momentum meggemanya wacana masyarakat adat untuk revitalisasi dirinya sendiri, sekaligus menjadi pijakan dalam berargumen dan menolak upaya-upaya relokasi paksa orang Katu dari wilayah hidupnya.  Petani-petani Katu mampu meletakkan batas-batas baru, tidak hanya sekitar teritori mereka, tapi juga seputar identitas adat dan rasa memiliki tempat tersebut. Inilah batas-batas dimana sesuatu yang lain mulai terkuak dan menguat.  Rasa diri menjadi “masyarakat adat” menjadikan orang Katu memiliki kesadaran kolektif yang sangat kuat, sangat berbeda dengan rasa menjadi “petani” yang telah menjadi profesinya sehari-hari.

Masyarakat adat, secara klise, sering dipersepsikan atau dibayangkan sebagai masyarakat yang statis, dianggap agak kuno, memiliki pranata yang cenderung feodal, merupakan kelompok yang khas, hidup di sekitar hutan yang agak terpencil, rentan terhadap program pembangunan, dan seterusnya.  Atau, di kalangan aktivis, masyarakat adat diromantiskan sebagai sangat tergantung dan arif dengan lingkungan sekitarnya, memiliki wilayah adat yang pasti, memiliki asal-usul leluhur yang jelas, memiliki sistem governance yang sudah teruji turun-temurun, mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, dan lain-lain.  Apa yang terjadi dan dialami oleh orang Katu agak berbeda dengan berbagai gambaran itu.

Orang Katu menggunakan istilah masyarakat adat untuk merevitalisasi diri dan mengkonstruksikan kembali klaim-klaim mereka atas ruang di sekitarnya.  Petani-petani Katu membangun klaim-klaim identitas adat dalam berbagai keterlibatan strategis dimana mereka menggunakan suatu adat yang telah diperbaharui secara konseptual.  Petani-petani ini menggunakan identitas kultural yang ditafsirkan kembali untuk mengembangkan kesempatan-kesempatan baru dalam arena wacana teritorialisasi dan ekonomi politik. Ini adalah hal yang tidak lumrah karena hal ini bertentangan dengan asumsi-asumsi tentang adat yang diasosiasikan dengan praktik-praktik pra-kapitalis; menunjukkan gagalnya mitos-mitos usang tentang adat.

Masyarakat adat sering diasumsikan mempraktikkan model ekonomi pra-kapitalis; sangat sedikit berhubungan dengan pasar, belum ada stratifikasi kelas dan kerja yang jelas, dan lain-lain.  Apa yang terjadi di Katu sungguh berbeda.  Bukannya menurunkan ritme ekonomi, setelah “pengakuan” keberadaan Katu tahun 1999, para petani Katu bahkan meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi pertaniannya.  Penanaman padi sawah digalakkan.  Komoditi coklat diperkenalkan dan dibudidayakan secara intensif.  Komoditi kopi yang pada mulanya hanya ditanam sekedarnya, kemudian diintensifkan budidayanya.  Dengan lebih terkontrol, pemanfaatan rotan dilakukan dengan lebih intensif.  Pertimbangan utama intensifikasi kopi dan coklat adalah, bahwa kopi dan coklat merupakan komoditi yang strategis di pasar.  Para petani Katu berargumen bahwa mereka selama ini sering diusir dari wilayah hidupnya dan dianggap terbelakang oleh pihak lain dikarenakan kemiskinan mereka.  Karena itu penguatan ekonomi diperlukan sebagai bagian memperkuat posisi tawar mereka sebagai masyarakat adat.

Adat juga diasumsikan memiliki pranata atau aturan-aturan yang baku.  Bahkan di tempat tertentu ada upaya untuk melakukan kodifikasi hukum adat.  Di Katu, perihal aturan dan pranata, berlangsung berbeda.  Justru, dengan “pengakuan” atas Katu banyak hal-hal baru yang diatur.  Perluasan usaha pertanian – padi sawah, coklat, kopi, rotan – juga merupakan bagian aturan yang disepakati bersama.  Aturan-aturan tentang penggembalaan ternak diperbarui.  Aturan-aturan tentang pembagian kerja juga berubah dengan dinamis.  Bahkan, orang Katu menetapkan areal tertentu sebagai “areal konservasi ala Katu” dengan berbagai aturan yang mengikat orang Katu terhadap areal ini.  Tentu saja, model konservasi ala Katu ini jauh berbeda dengan teritorialisasi konservasi modern yang telah digambarkan di depan.

Model pemanfaatan sumber daya merupakan bagian pengetahuan orang Katu yang didokumentasikan dan kemudian menjadi bahan argumen teritorialisasi ala Katu.  Salah satu bagian dalam model pemanfaatan sumber daya ini meliputi pola perladangan dan pertanian di Katu.  Di dalam pola perladangan ini, secara implisit, termaktub aturan tenurial orang Katu.  Akan tetapi, berdasarkan wawancara penulis buku ini dengan penduduk Katu, terdapat variasi persepsi terhadap pengaturan tentang hak dan tata cara pemanfaatan tanah.  Jadi, dalam aturan-aturan “adat” yang sangat penting – tentang tanah – pun bukan merupakan sesuatu yang pasti; terdapat dinamika tersendiri.  Masih soal tanah, orang Katu sangat taat membayar pajak tanah.  Mereka berargumen bahwa pajak merupakan salah satu cara memperkuat klaim hak atas tanah.

Upaya-upaya orang Katu untuk merevitalisasi diri, bahkan dengan membuat berbagai aturan baru, merupakan sebuah proses.  Apa yang terjadi di Katu saat ini, merupakan permulaan proses panjang yang masih akan terus berlangsung. Pranata yang sudah ada, bahkan juga aturan-aturan baru, yang telah disepakati itu tidak mudah begitu saja mengikat seluruh petani di Katu.  Terdapat berbagai perjalanan dinamis menegakkan peraturan-peraturan itu.  Aturan untuk mengikat dan mengandangkan kerbau milik, misalnya, mengalami suatu proses dan kejadian-kejadian agar benar-benar menjadi pegangan para petani Katu.  Praktik pengumpulan rotan juga mengalami proses yang dinamis untuk kemudian menjadi kesepakatan-kesepakatan baru. 

Sangatlah jelas bahwa “pengakuan” orang Katu sebagai masyarakat adat yang menjadi bagian TNLL hanya merupakan sebuah permulaan.  Orang Katu mewarnai pengakuan ini dengan merevitalisasi berbagai aspek, bahkan mereka membuat hal-hal baru yang diargumentasikan sebagai bagian untuk menguatkan identitas sebagai masyarakat adat.  Para aktivis idealis yang meromantiskan bahwa masyarakat adat masih menerapkan ekonomi pra-kapitalis, memiliki sistem governance yang teruji, memiliki wilayah adat yang jelas, memiliki pranata adat yang dengan teguh dijalankan, dan lain-lain, haruslah berlapang dada dan mengakui realitas yang dinamis dari apa yang disebut masyarakat adat itu.  Para petani Katu, yang menyatakan diri sebagai masyarakat adat, mempunyai tata cara, praktik, dan interpretasi tersendiri terhadap apa itu yang disebut “masyarakat adat.”

Masyarakat adat Katu melakukan adaptasi dan proses yang dinamis terhadap apa itu yang disebut ‘adat’.  Orientasi ekonomi, tata cara bertani, proses kelembagaan, bahkan asal usul penduduknya pun, melewati proses yang dinamis dan ujian yang berulang untuk benar-benar menjadi acuan pranata di Katu.  Akan tetapi semua proses dinamis ini tetap dengan rasa yang sama bahwa mereka adalah orang Katu.

Penutup

Meskipun sangat banyak pernik detail isi buku ini yang bisa menjadi kekhususan dari perjuangan orang Katu, kami melihat ada empat hal sangat menarik dari uraian D’Andrea ini yang dapat kami tarik sebagai sumber pelajaran.

Pertama, pertarungan wacana narasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional, sebagai teritorialisasi politik selalu terjadi dalam suatu bentang alam, dalam hal ini Katu dan sekitarnya sebagai contoh kasus.  Pertarungan ini pada hakikatnya memperebutkan sumber daya dan ruang sosial pada bentang alam itu.

Kedua, orang Katu tidaklah pasif dan menerima begitu saja pertarungan wacana dan teritorialisasi yang tentunya akan menimbulkan akibat-kibat nyata, baik pada sumber daya maupun ruang sosial di sekitarnya.  Orang Katu memilih bertarung aktif, bersiasat dengan “adat”, membuat teritorialisasi tandingan, serta menolak teritorialisasi lain dan akibat-akibat yang akan kemudian ditimbulkan. Sikap orang Katu sungguh berbeda dengan asumsi kondisi masyarakat adat yang dicitrakan marjinal, rentan, terpinggirkan, perlu “dibantu”, dan seterusnya.

Ketiga, “pengakuan” bahwa orang Katu merupakan “masyarakat adat” yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Balai Taman Nasional Lore Lindu merupakan awal dari proses dinamis dan peneguhan ‘adat’ di Katu.  Orang Katu terus melakukan revitalisasi diri pada berbagai aspek kehidupan, membuat orientasi baru, membuat aturan-aturan baru, serta secara dinamis menguji berbagai proses peneguhan berbagai tata nilai yang disepakati.

Keempat, kasus Katu merupakan contoh proses advokasi yang kuat.  Orang Katu, didukung oleh para aktivis agraria, bersinergi aktif memperjuangkan teritorialisasi ala orang Katu.  Ini merupakan contoh yang tepat tentang pentingnya dokumentasi yang baik dan lengkap (peta partisipatif, konstruksi adat orang Katu, model pengelolaan sumber daya alam, inventory sumberdaya alam) dalam proses advokasi.  Proses advokasi Katu juga memanfaatkan sarana dan media yang digarap dengan serius: poster, terbitan kertas posisi, seminar, bahkan demonstrasi.

Secara keseluruhan karya D’Andrea ini bisa menjadi contoh bagi kerja analitik atas suatu gerakan sosial dilakukan. Alat-alat analitiknya sungguh bekerja-keras, tekun dan sungguh-sungguh untuk menjelaskan teka-teki yang dipikirkannya. Beliau, dengan rinci, mengamati kejadian-kejadian di Katu, dan kemudian dengan jernih menghubungkannya dengan teori atau wacana nasional-internasional.  Buku ini patut segera diterbitkan sehingga bisa dibaca oleh banyak pihak, seperti akademisi, aktivis agraria, aktivis lingkungan, pengambil kebijakan, atau bahkan masyarakat luas,  yang ingin memahami suatu contoh pertarungan  teori, wacana, politik, bahkan realitas sehari-hari, yang bercermin pada kejadian-kejadian yang terjadi pada suatu lokus bentang alam khas, yakni Katu.

Satu pertanyaan pokok, apakah kasus keberhasilan perjuangan orang Katu mempertahankan tanah adatnya ini adalah suatu keistimewaan yang tidak dapat diulang di tempat lain oleh orang lain dengan perjuangan yang lain pula? Atau, bagaimana membuat pelajaran orang Katu menginspirasi perjuangan agraria lainnya? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat menarik untuk didiskusikan.

Daftar Pustaka

Thompson, Edward. P. (1993). Customs in Common: Studies in Traditional Popular Culture. New York, The New Press.

Vandergeest, Peter dan Nancy L. Peluso. 1995. "Territorialization and State Power in Thailand." Theory and Society24(3): 385-426.

Jalan Keempat: Pro-Poor Land Reform

Noer Fauzi Rachman

Saturnino M. Borras Jr., and Terry McKinley, 2006, “The Unresolved Land Reform Debate: Beyond State-Led and Market-Led Model”, dalam Policy Research Brief No. 2 November 2006, International Poverty Center (IPC) - United Nation Development Programme (UNDP), https://ipcig.org/pub/IPCPolicyResearchBrief2.pdf (akses terakhir pada 30 maret 2020).

Pelaksanaan land reform di berbagai negara biasanya digolongkan berdasarkan cara bagaimana land reform itu dijalankan, yakni dibedakan menjadi tiga tipe ideal, yakni: State-Led Land Reform, Market-Led Land Reform, dan Peasant-Led Land Reform. Namun, dengan sangat menarik, setelah menyelidiki secara empiris praktek-praktek ketiga model itu, Borras dan Mckinley (2006) mengemukakan jalan keempat yang merupakan suatu upaya mewujudkan Pro-Poor Land Reform yang realistis, dengan 4 (empat) pilar pokok, yakni:

(i)             Pengorganisasian rakyat miskin pedesaan yang otonom; Organisasi ini dibentuk dari kebutuhan dan perjuangan rakyat miskin sendiri, jatuh-bangun menempa dan membangun kepemimpinannya yang mandiri. Mereka harus lah otonom dari kekuatan negara dan pengusaha tanah luas dan mewakili kepentingan strategi dan program buruh tani, petani gurem, masyarakat adat maupun kaum miskin dan perempuan pedesaan serta mampu memenuhi kebutuhan praktis mereka.

(ii)          Koalisi politik yang luas dan pro-land reform; Koalisi ini harus kuat, misalnya, untuk menolak berkompromi dengan faksi-faksi politik yang mewakili kepentingan penguasa tanah luas, pengusaha-pengusaha besar industri agrobisnis yang berorientasi ekspor, dan memegang teguh kepentingan strategis dari buruh tani, petani gurem, masyarakat adat maupun kaum miskin dan perempuan pedesaan.

(iii)         Investasi publik, kredit pemerintah dan asistensi teknis yang besar; Koalisi di atas harus lah sampai pada keberhasilan mengalokasikan anggaran  negara dalam jumlah yang substansial. Hal inilah yang akan mampu menciptakan kondisi-kondisi perbaikan produktivitas dan kualitas lingkungan yang menjamin keberlangsungan nilai guna dari tanah yang diredistribusikan.

(iv)         Intervensi mikroekonomi maupun wilayah untuk meningkatkan produktivitas dan perbaikan lingkungan itu tidak akan berhasil berkelanjutan tanpa pilar yang keempat, yakni strategi pembangunan pro-poor yang berorientasi pertumbuhan (pro-poor Growth-oriented Development Strategy). Pilar keempat ini memang berhadapan dengan arus besar globalisasi neoliberal, sehingga mau tidak mau elit negara harus berfungsi menjalankan kewajibannya untuk menyediakan berbagai fasilitas yang memproteksi orang miskin pedesaan dari ancaman neoliberal enclosure.

 4 (Empat) macam jalan land reform berdasarkan aktor utama penggeraknya

Market-Led Land Reform	-     Pertimbangan utamanya adalah pencapaian efisiensi/produktivitas secara ekonomis; -     Mengurangi peran negara; -     Petani yang seharusnya menjadi ‘supir’ dalam Reforma Agraria, sesungguhnya berada di bawah perintah pelaku-pelaku pasar; -     Nyatanya, ‘terpusat pada pasar’ artinya ‘terpusat pada tuan tanah/pedagang/ Perusahaan asing (TNC)’.
State-Led Land Reform	-     Pertimbangan utamanya biasanya berhubungan dengan mengamankan/menjaga legitimasi politik, meskipun agenda-agenda pembangunan juga penting; -     Komitmen politik yang sangat kuat’ sangat dibutuhkan untuk mewujudkan agenda land reform, plus perbaikan akses lainnya; -     Biasanya memperlakukan petani sebagai pelaku yang dibutuhkan secara administratif; -     Partisipasi pelaku-pelaku pasar sangat rendah, kecuali mereka yang terpilih karena lebih memiliki pengaruh dalam kebijakan pemerintah dan elite pejabatnya.
Peasant-Led Land Reform	-     Asumsi utamanya adalah bahwa ‘negara terlalu terbelenggu oleh kepentingan elit (elite capture)’, sementara kekuatan pasar juga = kepentingan elit; -     Dengan demikian, satu-satunya cara untuk mencapai land reform  yang pro kaum miskin adalah jika petani dan organisasi mereka secara mandiri mengambil insiatif untuk menerapkannya.
Pro-Poor  Land Reform	-     Asumsi utama: tidak meromantisasi ‘kemahakuasaan’ petani dan organisasi mereka; dan juga tidak meromantisasi sifat budiman negara; -     Mendasarkan pada keterkaitan masalah keadilan, produktivitas dan kerusakan lingkungan hidup; serta keberkaitan antara perspektif-perspektif yang mampu menjelaskan masalah tersebut; -     Menganalisa negara, gerakan-gerakan petani dan kekuatan pasar bukan sebagai kelompok-kelompok yang terpisah-pisah, namun sebagai pelaku-pelaku yang terhubung satu sama lain melalui cara bagaimana tanah dan kekayaan alam diperebutkan secara politis dan ekonomis; -     Memiliki tiga ciri kunci: ‘berpusat pada petani’, ‘didorong oleh negara’, dan ‘meningkatkan produktivitas secara ekonomis, keadilan sosial, dan pemulihan lingkungan’.

Bandung, 31 Maret 2008

Noer Fauzi Rachman

Petani, Berlanjut-hidup dalam Kemelut

Penulis                           :  Jan Douwe van der Ploegh

Judul Buku                    :  Petani dan Seni Bertani, Maklumat Chayanovian

Judul Asli                       :  Peasants and The Art of Farming:  A Chayanovian Manifesto

Penerjemah                  :  Ciptaning Larastiti

Penyunting Ahli            :  Ben White dan Laksmi A. Savitri

Perjawahan Isi              :  Damar N. Sosodoro

Ilustrasi Sampul            :  Andi Bhatara dan 

                                           Giovanni Dessy Austriningrum

Penerbit                        :   Insist Press, bekerjasama dengan Inter-Cruch Organization for 

                                           Development Cooperation (ICCO), Institute of Social Studies, dan 

                                           Initiatives in Critical Agrarian Studies (ICAS)

Jumlah Halaman          :   226 + xxiv halaman

           Sejarawan penulis seri buku sejarah dunia modern, Eric Hobsbawm dalam bukunya the Age of Extremes: A History of the World, 1914-1991 menuliskan observasi penting mengenai apa yang disebutnya sebagai the death of peasantry (saya terjemahkan menjadi: lenyapnya kaum petani) sebagai gejala perubahan sosial pembeda dengan yang masa lampau dan yang berlangsung paling dramatis dan berakibat luas dari abad ke-20 lalu (Hobsbawm 1994:289, 415). Seabad sebelumnya, Karl Marx penulis buku paling terkenal Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie (edisi bahasa Inggerisnya terbit 1867) telah terlebih dahulu menunjukkan bahwa pembentukan modal untuk per-usaha-an kapitalis pada pertama kalinya dimulai dengan pemutusan paksa hubungan kepemilikan para petani dengan tanahnya (Marx 1867: 874).

Di permulaan abad ke-21 ini, kita menyaksikan proses pelenyapan kaum tani petani itu terus berlangsung akibat ekspansi sirkuit produksi komoditas global secara kapitalis, dan segala sesuatu operasinya pada tingkat hulu,  perluasan bekerjanya korporasi dan mekanisme pasar dalam pengadaan sarana produksi pertanian, dan pemerintah bekerja secara bias kota atau urban bias, istilah dari Michael Lipton (1977). Konsentrasi penguasaan tanah-tanah oleh perusahaan-perusahaan dan warga kota, konversi tanah pertanian menjadi non-pertanian, dan migrasi merupakan kenyataan yang menyertai modifikasi penurunan minat bertani para anak-anak petani, termasuk melalui sekolah. Lebih dari sekedar meninggalkan pertanian, sekolah mendorong anak-anak muridnya bermotivasi untuk tidak lagi berkenan hidup di desa, dan pindah menjadi warga kota-kota, atau setidaknya berkebudayaan kota walau tinggal di desa.

Kita menyaksikan bagaimana gerakan-gerakan pasar (utamanya melalui komodifikasi tenaga kerja, uang dan alam, seperti dianalisis Karl Polanyi, dalam karyanya The Great Transformation, the Political and Economic Origin of Our Time 1944) telah melahirkan perlawanan masyarakat, termasuk berupa kesadaran kritis yang bangkit dan bermuara protes-protes kaum petani. Selain itu, terdapat kecenderungan pembentukan kembali petani dalam pertanian keluarga (re-peasantization) di Asia dan Amerika Latin, dan juga yang menarik, adalah di Eropa dan Amerika Utara. seiring proses industrialisasi pertanian yang mengkonsentrasikan usaha pertanian dalam skala raksasa, intensifikasi, spesialisasi dan artificial-isasi dan disaktivasi pertanian, yang berakibat pada akhirnya  pengurangan hingga penghapusan kegiatan-kegiatan pertanian tertentu. 

Teka-teki ini menjadi masalah yang penting sebagai pertanyaan penggerak penelitian: apa yang membuat petani dalam pertanian-pertanian keluarga ini tetap terus bisa melanjutkan hidup, dan menolak mati bahkan membentuk gerakan tandingan, termasuk dengan memperbanyak diri, dalam konteks semakin membesar dan kuatnya kekuatan utama yang bisa mematikan mereka. 

Di tengah konteks demikian lah, Jan Douwe van der Ploeg menerbitkan karyanya Peasants and The Art of Farming, A Chayanovian Manifesto  (2013), dan diterjemahkan menjadi Petani dan Seni Bertani, Maklumat Chayanovian (Yogyakarta: Insist Press 2019). Karya ini sebaiknya dibaca beriringan dengan The New Peasantries: Struggles for Autonomy and Sustainability in an Era of Empire and Globalization.  Keduanya menegaskan pentingnya kita merujuk ke karya-karya klasik dari Alexander Chayanov, terutama The Theory of Peasant Economy (1966/1925, Chayanov telah mengembangkan pendekatan, teori dan metodologi untuk analisa mengenai karakteristik ekonomi petani, yang akan tetap relevan dimanapun dan kapanpun kita berhadapan dengan bentuk-bentuk produksi keluarga petani. Para penganut dan pengembang pemikiran Chayanovian di Indonesia antara lain, Julius Herman Boeke, Gerard Juliaan Vink, Kaslan Tohir, Sajogyo, S.M.P. Tjondronegoro, Gunawan Wiradi, Amri Marzali, hingga Francis Wahono.   

Siapakah sekarang yang membaca buku Chayanov, dan menggunakan pendekatan Chayanovian untuk memahami keberlanjutan hidup dari suatu sistem agraria  pertanian keluarga? Buku Petani dan Seni Bertani ini menguraian secara ringkas dan padat teori ekonomi pertanian keluarga dari Chayanov, dan bagaimana relevansinya di saat ini.  Chayanov benar-benar berhasil menunjukkan bahwa usaha pertanian rakyat (peasant farm) hadir dan berlanjut hidup dalam suatu ekonomi yang didominasi oleh hubungan-hubungan sosial kapitalistik. Keberlanjutan hidupnya bergantung pada andilnya sebagai suatu bentuk produksi barang dagangan yang khusus dalam sistem perekonomi kapitalis. Dalam dominant-subordinate relations itulah perlu diselidiki secara khusus bagaimana petani dan cara produksi pertanian rakyat dapat berlanjut hidup, bahkan terpelihara secara struktural.

Hidup menjadi bagian yang penting sistem kapitalisme bukanlah sesuatu yang menyenangkan bagi petani. Sebagian petani berjuang untuk melanjutkan hidup pertanian rakyat dalam menghadapi ancaman nyata dari cara produksi kapitalis yang meluaskan diri dengan cara melenyapkan cara produksi pra-kapitalis dalam logika creative destruction sebagaimana dijelaskan oleh David Harvey dalam artikelnya “Neoliberalism and Creative Destruction” (2003). Sebagian petani yang lain mengikuti jalur mengubah pertanian rakyatnya menjadi pertanian komersial, seperti yang dipromosikan besar-besara oleh  pemerintah, yang memiliki kekhususan wewenang baik sebagai pembuat peraturan, pengambil dan penentu alokasi anggaran negara, dan kekuatan birokrasinya, hingga perusahaan-perusahaan negara.

Pertanian keluarga sendiri tentu bukanlah unit produksi kapitalis. Dalam unit kerja pertanian keluarga, para petani yang bekerja bukanlah tenaga kerja upahan. Pertanian rakyat bekerja dalam cara yang benar-benar berbeda dengan cara bagaimana perusahaan kapitalis dikelola, yang berdasar hubungan kerja sosial modal-tenaga kerja. Perhatikanlah, misalnya sebagai petty commodity producer, jual beli barang nya secara umum berada dalam kisaran harga yang jauh lebih murah dibanding harga yang barang yang diproduksi dan diedarkan perusahaan kapitalis yang badan-badan usahanya mempergunakan modal dari hutang bank. Resiko harga jual murah ini ditanggung secara keseluruhan.  Struktur internal yang khusus dari pertanian keluarga inilah yang bisa membuat mereka bekerja ketika perusahaan kapitalis tidak bisa. Baik dengan menjual dengan harga murah itu, memperpanjang jam kerja anggota keluarga, mengambil bahan mentah secara gratis dari layanan alam, dan sebagainnya. Dalam kalimat Chayanov (1966: 89), “The peasant farm continues to produce where capitalist farms stop,” dan  mereka memiliki keunggulan bisa terus hidup dalam posisi berkompetisi-tapi- tersubordinasi.

Buku Petani dan Seni Bertani, Maklumat Chayanovian ini pertama terbit dari versi bahasa Inggris tahun 2013, dan merupakan buku kedua dalam seri “Kajian Petani dan Perubahan Agraria”. Buku pertamanya, Henry Bernstein, Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria juga telah diterjemahkan dan diterbitkan oleh Insist Press 2015. Tiap-tiap buku dalam seri ini ini, seperti dijelaskan dalam pengantar seri buku ini, bermaksud menjawab pertanyaan terkini meliputi apa saja isu dan perdebatan terkini dalam suatu topik, bagaimana posisi tersebut muncul dan berkembang dari waktu ke waktu, bagaimana kecenderungan yang mungkin terjadi, apa saja rujukan kunci, dan last but not least, mengapa penting bagi para pekerja ornop, aktivis gerakan, pekerja pembangunan dan lembaga donor, mahasiswa, akademisi , peneliti dan dan ahli-ahli pembuat kebijakan perlu melibatkan diri secara kritis dengan topik-topik ini. 

 Buku yang ringkas dan padat (226 halaman), ini bagus untuk pemula yang mulai belajar suatu pemikiran agraria. Para pembaca yang sudah mahfum dengan pemikiran agraria  akan segera mengetahui bahwa buku ini adalah buku yang penting dan serius, namun enak dan ringan dibacanya. Buku ini layak menjadi pegangan para pemikir, pemimpin dan penggerak rakyat yang bekerja langsung secara konkrit untuk kemudian menemukan cara-cara baru yang mumpuni mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan itu. Juga untuk mereka mereka yang rajin berkampanye tentang hak-hak petani, kedaulatan pangan, dan reforma agrarian, serta para pelajar dan dosen di perguruan tinggi.  Saya sampaikan selamat dan terima kasih pada Redaksi Kajian Petani dan Perubahan Agraria dan Insist Press telah menghasilkan karya yang penting ini, dengan sajian yang apik dan berkualitas bagus. 

Terima kasih untuk kerja kordinator penerbitan dan editorial yang cakap dari Penerbit Insist Press. Pilihan huruf, mutu tata letak, perwajahan isi dan ilustrasi sampul buku ini membuat pembaca merasa nyaman. Glosarium di akhir buku dan anjuran bacaan dalam Daftar Pustaka pun sangat membantu. Kita menantikan penerbit ini mengeluarkan buku-buku selanjutnya dari seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria ini.

Apakah buku berisikan “ide besar dalam buku kecil” seperti buku ini dapat dibuat untuk kajian pemikiran-pemikiran agraria (di) Indonesia? Prakarsa seperti itu penting agar pada gilirannya bisa dibuatkan peta perjalanan pemikiran agraria Indonesia, dan para pelaku studi agraria yang semakin membanyak ini pun dapat meletakkan sumbangan studi yang dilakukannya sebagai kelanjutan dari para pendahulunya. Karya Ben White (2005) “Between Apologia and Critical Discourse, Agrarian Transitions and Scholarly Engagement in Indonesia”, sesungguhnya merupakan rangsangan, yang perlu dilanjutkan. Status pengetahuan dari studi-studi agraria Indonesia perlu ditingkatkan dengan menghadirkan pemikiran para tokohnya, dan diletakkan dalam hubungan satu sama lain.

Siapakah yang terpanggil dan mumpuni mengerjakannya?

Ceramah Agraria Henry Bernstein tentang Class Dynamics of Agrarian Change

Class Dynamics of Agrarian Change karya Henry Bernstein adalah buku wajib bagi kaum agrarista (pendukung reforma agraria) baik yang bergerak di dunia akademis maupun di lapangan. Menggunakan teori kapitalisme Marx, buku ini berpendapat bahwa dinamika kelas seharusnya menjadi starting point untuk setiap analisis tentang perubahan agraria.

Sebagai pengantar bagi ekonomi politik agraria, buku ini berisi penjelasan dan terapan dari konsep-konsep kunci, glosarium, dan pendekatan historis serta kerangka kerja untuk menganalisis perubahan agraria dalam kapitalisme. Pembaca buku ini tidak perlu punya pengetahuan tentang ekonomi politik, namun dengan membaca buku ini diharapkan mereka berminat untuk mempelajarinya lebih lanjut.

Berita mengenai buku ini pernah juga kami tampilkan di blog Studi Agraria pada 5 Maret 2010 lalu. Untuk membacanya kembali dan mendapatkan link paper Bersntein saat presentasi di Yale University, sila klik di sini.

Ceramah agraria Henry Bernstein berikut bisa menambah pemahaman isi buku Class Dynamics of Agrarian Change. Ceramah  ini disampaikan pada kegiatan David Morrison Lecture di Trent University, Kanada pada 19 Oktober 2010. 



Jika Anda belum membaca Class Dynamics of Agrarian Change, sila baca Introduction yang juga merupakan ringkasan dari buku di sini.  

Buku ini telah diterbitkan edisi bahasa Indonesia oleh penerbit Insist Press, dan telah mereka perbaiki dan publikasikan  edisi kedua, terjemahan sudah diperbaiki, dan apik secara tata letak dengan ilustrasi gambar sampul buku diganti. Kunjungilah https://insistpress.com/katalog/dinamika-kelas-dalam-perubahan-agraria-edisi-revisi/ 

Pemesanan bisa melalui Telepon (Mobile), SMS/ WA: +62 851 0259 4244; Telepon/Faks: +62 274 896403. atau E-mail: press@insist.or.id, insistpress.penerbit@yahoo.com.
Pembaca bisa juga datang langsung ke kantor INSISTPress: Jalan Raya Kaliurang Km.18, Dusun Sambirejo, Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta. 55582. Pembelian langsung di kantor INSISTPress berdiskon 20%.